Sahabat Magandi

Ummu Magandi  Dikutip cnnindonesia.com Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga untuk menghabiskan sisa anggaran belanja APBN yang jumlahnya masih sekitar Rp1.200 triliun sampai akhir tahun ini. Tercatat, hingga akhir September 2022 belanja negara sudah terealisasi Rp1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6 persen dari target Rp3.106,4 triliun. Artinya, masih ada sisa belanja Rp1.000 triliun lebih yang harus dihabiskan dari Oktober-Desember 2022. Masa iya, Rp.1000 triliun dihabiskan dalam waktu tiga bulan? Bagaimana seharusnya menyikapi masalah ini? Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menambahkan, untuk sisa belanja negara yang sekira Rp 1.200 triliun itu bukan artinya harus dihabiskan atau dibelanjakan. Sisa uang belanja negara yang belum terserap itu, kata Febrio nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan untuk pemerintah untuk APBN 2023. Jadi Bu Sri, jangan mentang-mentang ada sisa dana lalu buru-buru dihabiskan dalam tempo wa...

  Endah Sulistiowati (Direktur Muslimah Voice)  Rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dengan adanya DKN, akan ada tumpang tindih kewenangan dengan lembaga dan kementrian lain. Di sisi lain, pembentukan DKN bisa memicu pemborosan anggaran negara. Pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN).  Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Dewan Keamanan Nasional (DKN) ditolak sebagian elemen masyarakat lantaran rancangan perpres ini bermasalah secara hukum dan konstitusional. Dikhawatirkan ada hiden agenda di balik dari Raperpres tentang Dewan Keamanan Nasional dengan intensi intensi yang khusus. Pembentukan DKN akan membuka ruang terjadinya pendekatan-pendekatan yang militeris...